Atas Nama Rakyat


Melihat diskusi di TVRI yang di moderatori Slamet Rahardjo.

Sering para pejabat di suatu negeri yang mengurusi rakyatnya mengambil kebijakan dengan mengatas namakan rakyat. Rakyat menjadi alasan untuk menentukan kebijakan. Apalagi kalau kebijakan yang berhubungan dengan uang/anggaran. Tetapi walaupun dengan mengatas namakan rakyat hasil dari kebijakan itu tidak seluruhnya sampai kepada rakyatnya. Bukti nyata yang nampak, kepastian kesejahteran kehidupan rakyatnya juga belum terlihat adanya perubahan yang berarti. Program yang diberikan para pejabatnya masih normatif dan tidak konkret menyentuh langsung ke rakyat, sehingga akan tidak jelas bagaimana mengukur keberhasilan yang telah dicapai. Misalnya program konkret yang langsung untuk rakyat adalah kemudahan pelayanan pembuatan surat-surat administrasi ke kantor pemerintahan, contohnya Kartu Tanda Penduduk. Atau contohnya lagi, menciptakan 1000 lapangan pekerjaan yang baru dengan padat karya, dsb (pejabat pasti lebih pinter dan lebih tahu).

 

Beberapa contoh kejadian di suatu negeri yang mengatas namakan rakyat :

Atas nama rakyat, pejabat mengganti mobil dinasnya dengan mobil mewah supaya lebih mendukung dalam tugas negara yang berhubungan dengan kepentingan rakyat.

Atas nama rakyat, rumah dinas pejabatnya diganti dengan yang baru, padahal sudah menjadi rahasia umum kalau itu hanya untuk menghabiskan anggaran atau sebagai proyek bagi-bagi uang negara untuk memperkaya diri pejabatnya.

Atas nama rakyat, bertahun-tahun negeri itu mendapat pinjaman/bantuan, tapi apakah pinjaman itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat? rakyatnya masih sengsara dan merana.

Atas nama rakyat, pejabat menolong banknya yang bangkrut supaya tidak berdampak sistemik kepada rakyat, tapi kenyataanya uang entah kemana tidak sampai kepada rakyat.

Atas nama rakyat, negeri itu menarik retribusi dan pajak untuk fasilitas umum, tapi apakah fasilitas umum menjadi lebih baik dan nyaman ?

Atas nama rakyat gaji pejabatnya dinaikkan, tapi apakah pelayanan untuk rakyat menjadi lebih baik dan gampang?

Atas nama rakyat, diberlakukan otonomi daerah, padahal untuk memperkaya pejabat daerah sendiri supaya tidak kalah dengan pejabat pusat.

Bisa jadi masih banyak meng-ATAS NAMAKAN RAKYAT yang belum disebutkan di atas.

Sudah sering rakyat di negeri itu menjadi alasan, tapi apakah kepentingan rakyatnya diperhatikan? apakah kebutuhan rakyatnya diutamakan? Atau jangan-jangan pejabat di negeri itu seperti yang di beritakan lewat media massa, mencari uang dengan cara tidak halal (korupsi, suap, pungli dsb) dan menghabiskannya juga dengan cara tidak halal (berfoya-foya main perempuan).

Kalau kebijakan pejabat hanya menjadi kehidupan rakyat menjadi sulit, lalu buat apa memilih dan mengangkat pejabat?

 

Technorati Tags: ,,

2 thoughts on “Atas Nama Rakyat

  1. Manusia selalu berubah, ketika belum jadi pejabat sikap tingkah lakunya biasa-biasa saja dan biasanya akrab dengan masyarakat kecil, tapi setelah jadi pejabat biasanya berubah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s