Duka Lara Kaum Papa


Rabu, 26/03/2008 – Koran Sindo

Oleh :Prof. Hendrawan Supratikno, PHD*

DI tengah ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, kemerosotan daya beli masyarakat ternyata menjadi semakin penuh dengan kepastian.

Kelaparan yang kejam telah memaksa seorang ibu yang sedang hamil, Daeng Basse, 27, dan seorang anaknya, Fahril, 5, meninggal dunia (29/2). Sejumlah media massa kemudian ramai memberitakan kasus-kasus gizi buruk (malanutrisi) yang terjadi di berbagai penjuru Tanah Air.

Sebelumnya, banyak berita bernada serupa.Di berbagai desa nelayan wilayah pantai utara (pantura) Jawa, telah diberitakan banyak keluarga yang terpaksa makan nasi aking (nasi bekas kering yang dimasak ulang) untuk mempertahankan hidup.Sejumlah penyakit yang biasanya hanya kita dengar di daerah yang sangat-sangat miskin seperti penyakit kaki gajah, busung lapar,lumpuh layuh, dan sejenisnya,tiba-tiba menjadi pemberitaan ramai.

Berita sedih tersebut kita baca bersama- sama dengan rangkaian berita tentang banjir dan tanah longsor yang menelan cukup banyak korban. Banyaknya saluran irigasi dan sawah siap panen yang hancur, penertiban pedagang kaki lima yang disertai kekerasan— dan yang tak kalah penting— bersama dengan kenaikan harga bahan pangan.

Apakah sebagai sebuah bangsa kita sedang mengalami proses pemiskinan (marginalisasi) yang parah? Apakah manajemen ekonomi nasional kita menjadi tidak berdaya dan ekonomi menuju kondisi porak-poranda (meltdown)? Ekonomi dunia memang penuh ketidakpastian. Ekonomi Amerika Serikat terus mengalami pelambatan di tengah kekhawatiran terus merosotnya nilai dolar terhadap euro dan yen,dan kerugian sektor perbankan dan perusahaan sekuritas yang terus berlanjut.

Sementara harga minyak, produk tambang, dan komoditas pangan berfluktuasi dengan kecenderungan naik. Semua negara telah merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi mereka. Pemerintah bukannya berpangku tangan. Sejumlah langkah penghematan anggaran telah diambil.Asumsiasumsi dan target APBN telah direvisi. Realisasi sejumlah subsidi terus dilakukan.Yang terakhir bahkan muncul gagasan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Pada kondisi seperti ini,keberpihakan pemerintah terhadap rakyat banyak benarbenar diuji.Apakah kita siap menambah penderitaan rakyat banyak yang sedang terimpit beban berat ini? Dalam hal gagasan menaikkan harga BBM, sejumlah langkah lain penting untuk dilakukan terlebih dulu.

Pertama, biaya produksi BBM sebenarnya dapat ditekan dengan peningkatan efisiensi, baik melalui peningkatan kapasitas pengolahan kilang maupun efisiensi di sektor impor. Produksi minyak (lifting) yang hanya berkisar 900.000 barel per hari sebenarnya bisa digenjot naik.Dengan rencana yang matang, angka produksi 1,1 juta barel per hari dapat dicapai dalam dua tahun ke depan.

Selain itu,sejumlah ladang minyak yang sudah tua tetapi masih menghasilkan sebenarnya bisa dimanfaatkan. Subsidi bunga rekapitalisasi bank (obligasi rekap), yang selama ini memberatkan APBN,sudah saatnya ditinjau ulang.Beban bunga tahunan sekitar Rp45 triliun sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat bagi rakyat banyak.

Penghapusan tunggakan kredit usaha tani (KUT) yang diambil pemerintah (3/3/08) harus ditindaklanjuti isyarat komitmen lain yang lebih tegas. Penghematan anggaran yang direncanakan sebesar 15% sebenarnya masih dapat ditingkatkan menjadi 30%, tetapi bukan bersifat pukul rata. Sebagaimana sering diberitakan, penggelembungan untuk sejumlah pengeluaran jauh lebih tinggi dari 30%.

Ekonom Imam Sugema bahkan pernah menyebut angka fantastis penggelembungan ini melebihi 200%. Yang potensial untuk dilakukan juga adalah renegosiasi pembayaran utang luar negeri.Terhadap utang luar negeri, selama ini kita menunjukkan kepatuhan yang baik, bahkan saat sejumlah kreditor menawarkan keringanan pembayaran,menyusul tragedi tsunami pada 2004, kita masih belum mau menerimanya karena kekhawatiran credit rating (peringkat kelayakan kredit) kita turun.

Kita khawatir jangan-jangan dunia luar menilai manajemen utang luar negeri Indonesia kurang baik. Langkah pemerintah belum lama ini (19/3) untuk meminta keringanan utang kepada Bank Dunia karena indikasi kuat utang tersebut dikorupsi,harus terus disusul dengan langkah lain yang lebih tegas. Sebagai bangsa terhormat yang sedang berusaha menjunjung tinggi tata kelola (governance) yang baik, kita harus berani mengatakan bahwa utang-utang di masa lalu banyak yang dikorupsi, didasarkan atas perhitungan tak masuk akal,dan tidak bermanfaat untuk rakyat miskin.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah bertekad untuk menjadikan kemiskinan sebagai bagian dari masa lalu (makepoverty history),antara lain melalui Millenium Development Goals (MDGs). Kemiskinan ekstrem diharapkan berkurang separuh pada 2015 dan tak ada lagi pada 2025. Saat ini, diperkirakan 8 juta orang mati setiap tahun karena kemiskinan yang parah.

Kita tak ingin menjadi contoh dari berlakunya ramalan Thomas Malthus lebih dari 250 tahun lalu, yaitu ramalan tentang negara yang tak mampu menyediakan pangan cukup untuk rakyatnya. Spiral kemiskinan yang membelenggu rakyat banyak harus dapat dipatahkan melalui intervensi kelembagaan yang permanen.

Kematian Daeng Basse dan anaknya mengajarkan betapa sesungguhnya kita lebih membutuhkan jaring pengaman sosial (social security system) yang andal dibanding segala pujian dan kenaikan status peringkat negara yang ujungnya hanya agar kita membayar bunga utang lebih tinggi dan lebih rajin.Sudah terlalu lama kita dininabobokan untuk tetap menjadi miskin.

* Penulis
,pengamat ekonomi dan bisnis,mantan anggota Dewan Riset Nasional

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s